Urgensi Pemetaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU Bagi Pengembangan Kelembagaan

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oleh : Edi Rohani, M. Pd. I.

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertanggungjawab untuk meng-cover program dan kebijakan pendidikan di lingkungan NU. Sebab bagi NU, melalui pendidikan, khazanah dan paham keagamaan Ahlussunnah waljama’ah an-nahdliyah serta upaya penguatan umat dapat dilakukan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Saat ini, di Indonesia terdapat ribuan satuan pendidikan di lingkungan NU, mulai dari yang formal hingga non formal, baik yang dikelola oleh jama’ah (warga NU) maupun jam’iyyah (organisasi). Kedua bentuk satuan pendidikan tersebut, meskipun tidak terkoordinasi menurut kacamata organisasi modern, ternyata menyatu dalam kekuatan kultural dan ideologis untuk sama-sama mengibarkan semangat pendidikan berhaluan Ahlussunnah waljamaah an-nahdliyah. Satuan pendidikan yang berdiri di tengah-tengah warga NU biasanya merupakan inisiatif perorangan ataupun kelompok tertentu di lingkungan NU yang ingin mengambil peran pelayanan dan pengembangan pendidikan.

Kenyataan seperti itu secara manajerial tentu kurang ideal, namun menjadi kekuatan tersendiri yang sesungguhnya menguntungkan NU. Potret kelembagaan pendidikan lainnya menunjukkan bahwa satuan pendidikan di lingkungan NU lebih banyak melayani kalangan masyarakat bawah, yakni kalangan petani, buruh dan lapisan bawah lainnya. Boleh jadi, kenyataan tersebut menyebabkan model pendidikan yang dikembangkan kemudian “kurang bermutu.” Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya gagasan-gagasan baru di lingkungan NU untuk mengembangkan madrasah dan sekolah unggulan. Di era kompetitif sekarang ini, tuntutan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih terorganisasi dan bermutu menjadi keharusan. Tetapi bagi NU, semestinya hal itu dilakukan tanpa meninggalkan komitmen dasarnya dalam melayani dan memperjuangkan umat, terutama masyarakat kelas bawah.


Apa yang perlu dilakukan oleh NU ke depan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikannya? Ini merupakan pertanyaan yang barangkali sampai saat ini belum terjawab tuntas di lingkungan NU. Kalau melihat keputusan-keputusan organisasi dalam bidang pendidikan, apa yang sudah berjalan selama ini sesunggunya tidaklah menjadi masalah. Pada Muktamar NU ke-II tahun 1927, para peserta muktamar membicarakan masalah perbaikan metodologi pengajaran dan mereka bersepakat menggalang dana untuk mendirikan madrasah dan sekolah. Selanjutnya pada Muktamar ke-III tahun 1928 di Surabaya dibicarakan pentingnya peningkatan dan perluasan madrasah. Pada Muktamar berikutnya, tahun 1928, para pengurus NU yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah mengadakan gerakan peduli pendidikan dengan mengunjungi pesantren Tambak Beras dan Denanyar Jombang dan Nganjuk Jawa Timur. Penting untuk dicatat bahwa, pesantren dengan berbagai kegiatan pendidikan di dalamnya, termasuk yang menggunakan sistem klasikan modern, pada masa-masa itu sudah berkembang mendahului gagasan pengembangan pendidikan yang dikembangkan oleh organisasi.

Perkembangan pendidikan Ma’arif di kalangan NU sangat pesat, sehingga dirasakan perlunya sebuah lembaga untuk mengorganisasi kegiatan kependidikan tersebut. Untuk itu pada Muktamar NU ke-IV di Semarang, tanggal 19 September 1929 dibentuklah Ma’arif dengan bentuk H.O.B. (Hoofdbestuur Nahdlatul Oelama) bagian Perguruan (Ma’arif) dan terpilih sebagai Presiden yaitu KH. Abdullah Ubaid (Surabaya). Selanjutnya pada tahun 1939, Presiden Ma’arif dipegang oleh KH. A. Wahid Hasyim. Dengan adanya bagian Ma’arif, maka pendidikan yang dikelola NU semakin teratur. Sekitar tahun 1938 (1536 H), bagian Ma’arif berhasil melahirkan keputusan tentang susunan madrasah-madrasah NU yang harus mulai dijalankan pada tanggal 2 Muharram 1537 H, yaitu: (1) Madrasah Awaliyah, 2 tahun; (2) Madrasah Ibtidaiyah, 3 tahun; (3) Madrasah Tsanawiyah, 3 tahun; (4) Madrasah Mu’allimin Wustha, 2 tahun, dan; (5) Madrasah Mu’allimin ‘Ulya, 3 tahun. Dalam perjalanan sejarahnya, Ma’arif telah berkiprah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, melalui dari peningkatan Madrasah Putri (Banat) sampai dengan usulan penghapusan Guru Ordonantie (tahun 1925) yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda karena banyak merugikan guru-guru madrasah. Setelah kemerdekaan Indonesia, dan NU menjadi partai politik, maka pada Muktamar NU ke-XXI di Jakarta tahun 1959, memutuskan bahwa Ma’arif sebagai badan otonom dengan nama Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, dengan ketua umum Abdul Aziz Diyar.

MI Ma’arif Kejiwan Wonosobo

Di tahun itu, satuan-satuan pendidikan yang ada di dalam maupun di luar pesantren yang dikembangkan oleh warga NU sudah demikian banyak jumlahnya. Mereka mengembangkan pendidikan sebagai bentuk komitmen dari apa yang sudah dicita-citakan oleh NU. Dalam konteks ini, tugas organisasi sesungguhnya lebih pada menganyomi, mengkoordinasikan dan meningkatkan mutu pendidikan yang sudah dikembangkan. Tentu saja, NU berkepentingan untuk mendirikan, menyelenggara dan mengelola beberapa satuan pendidikan yang secara hukum menjadi aset organisasi. Satuan-satuan pendidikan ini idealnya berfungsi sebagai pionir dan model percontohan bagi satuan-satuan pendidikan di lingkungan NU lainnya.

Muktamar ke-XXX tahun 1999 di Lirboyo Kediri membuat kebijakan penting di bidang pendidikan. Ditegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu maistream dalam program kerja NU, mengingat organisasi ini sendiri dilahirkan dari serangkaian proses sejarah yang didalamnya terjadi pergulatan pemikiran keagamaan dan keummatan. LP Ma’arif NU sendiri pada Rakernas Tahun 2001 kemudian memetakan adanya 3 (tiga) kelompok satuan pendidikan di lingkungan NU, yaitu: (1) satuan pendidikan yang didirikan oleh LP Ma’arif NU, (2) satuan pendidikan yang didirikan oleh jama’ah atau lembaga lain di lingkungan NU yang bekerjasama dengan LP Ma’arif NU dalam pengelolaannya, dan (3) satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh jama’ah atau lembaga lain di lingkungan NU. Ketiga kelompok tersebut dianggap sebagai satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma’arif NU.

Dengan difokuskannya tugas LP Ma’arif NU pada satuan pendidikan formal sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke-XXXI di Boyolali, perlu dirumuskan kembali langkah-langkah strategis untuk memberdayakan pendidikan di lingkungan NU. Semua perlu dilakukan tanpa mengurangi nilai-nilai luhur yang tercermian dari partisipasi warga NU dalam mengembangkan lembaga pendidikan selama ini. Pemikiran untuk menyatukan satuan-satuan pendidikan di bawah naungan NU saat ini perlu diterjemahkan sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan jama’ah dan jam’iyah untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, bukan sekedar penyelamatan aset fisik yang hanya berkutat soal kekayaan-kekayaan material organisasi yang kemudian tidak pernah menemukan titik terang pemanfaatannya.
Di Wonosobo sendiri, harus diakui bahwa ada beberapa aset (fisik) organisasi karena tidak mendapatkan perhatian di bidang advokasi, lagalitasnya kemudian menguap dan berganti kepemilikan. Begitu juga terdapat beberapa aset yang secara legal-formal merupakan milik organisasi, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain. Dua masalah harus menjadi bagian dari perhatian LP Ma’arif NU saat ini.

Pada soal pemberdayaan, LP Ma’arif NU Cabang Wonosobo perlu memperkuat perannya sebagai regulator dan fasilitator bagi seluruh satuan pendidikan di lingkungan NU, baik milik jam’iyah maupun jama’ah. Di sini, LP Ma’arif NU Cabang Wonosobo perlu merumuskan karekteristik dasar dari pendidikan NU yang perlu diterapkan, sehingga menjadi platform pendidikan Ma’arif. Nilai-nilai ahlussunnah waljama’ah tidak hanya diperjuangkan melalui mata pelajaran Aswaja/Ke-NU-an, tetapi secara kultural harus ditanamkan ke dalam seluruh aspek yang ada di lingkungan satuan pendidikan NU, baik manajemen, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi dan lain sebagainya. Peran fasilitator ini ditandai dengan produk-produk regulasi, penyediaan pusat-pusat informasi pendidikan, advokasi pendidikan yang bermanfaat bagi jam’iyah dan jama’ah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sudah tidak saatnya lagi, kita terlalu berpikir ke belakang untuk menata ulang dari nol bagaimana satuan pendidikan di lingkungan NU berada dalam satu payung hukum, yakni NU atau LP Ma’arif NU. Berpikir seperti ini sama dengan tidak megembangkan potensi besar partisipasi warga NU dalam dunia pendidikan. Bahkan bisa jadi wajah pendidikan NU yang selama ini bersifat “partisipatorik”, kemudian berubah menjadi “instruktif”. Jadi, yang perlu dilakukan LP Ma’arif NU adalah bagaimana memaksimalkan peran regulatif dan fasilitasi pendidikannya.

Adapun bidang hukum sangat terkait dengan penyelamatan dan pemanfaatan aset. Adanya 3 kelompok satuan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas bisa dijadikan dasar bagi LP Ma’arif NU Cabang Wonosobo untuk melakukan penataan aset. Karena merupakan bidang hukum, maka strategi dan cara-cara yang digunakan selayaknya berdasar pada aturan main hukum. Sebut saja, misalnya satuan pendidikan yang didirikan oleh organisasi dan menjadi aset organisasi, maka nama dan lambang organisasi sudah seharusnya digunakan. Adapun tipe yang lainnya yang secara legal formal bukan merupakan aset organisasi, maka penggunaan nama dan lambang organisasi menyesuaikan dengan yayasan atau lembaga yang memilikinya, dengan catatan lembaga ini mengikuti kebijakan dan pengelolaan dari LP Ma’arif NU, seperti mengajarkan pelajaran Aswaja/ke-NU-an dan melakukan internalisasi nilai-nilai Aswaja dalam penyelenggaraannya.

Sebagai lembaga yang berkekuatan hukum, LP Ma’arif NU bisa mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang didirikan dengan cara ini adalah aset penuh organisasi. Pada saat yang sama, lembaga ini juga merupakan regulator dan fasilitator satuan pendidikan yang ada di lingkungan NU yang tidak didirikan oleh organisasi. Satuan pendidikan terakhir ini merupakan bentuk partisipasi jama’ah dalam pendidikan NU yang harus dikembangkan secara bersamaan dengan satuan pendidikan yang merupakan aset penuh organisasi.

Di sinilah pentingnya, LP Ma’arif NU Cabang Wonosobo melakukan pemetaan profile, aset dan kekayaan yang dimiliki organisasi agar didapat gambaran yang jelas tentang kelembagaan pendidikan di lingkungan warga NU Wonosobo, baik lembaga yang secara legal-formal milik LP Ma’arif maupun yayasan dan warga NU. 

Penulis adalah Sekretaris LP Ma’arif NU Cabang Wonosobo, 2017-2021.

MNI/LTNNU